Ibu Hamil dan Balita Dapat BLT PKH Rp tiga juta ,Ini cara daftarnya

 

Pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan langsung tunai atau yang disebut BLT program keluarga harapan atau PKH pada tahun ini.dikutip dari indonesia.go.id setiap keluarga yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan uang sebesar Rp900.000 hingga Rp Rp3.000.000 pertahun.

Program Bansos dan PKH tertuang dalam surat keputusan Direktur Jenderal perlindungan dan jaminan sosial nomor 02/tiga/ BS. 02.02/01/2 2020 yang berisi tentang indeks dan faktor penimbang Bansos dan program keluarga harapan 2020.

Di tahun ini ini bantuan juga mengarah kepada ibu hamil dan balita
jelasnya bantuan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan ibu hamil dan anak berusia 0-6 tahun, sekaligus sebagai upaya pencegahan stunting.

Waktu penyaluran

Pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan kan penerima manfaat PKH sebanyak 10 juta keluarga.
bantuan akan diserahkan kan dalam kurun waktu 1 tahun, dilakukan dalam empat tahapan yaitu bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.

BLT bagi ibu hamil dan balita, juga penerima PKH lainnya per keluarga nanti akan diserahkan melalui rekening himpunan bank milik negara (himbara) , yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN.
pemerintah membatasi maksimal per keluarga 4 anggota.

Syarat

Pemerintah menetapkan penerima PKH yang terdiri dari 2 komponen yang ada dalam keluarga
Yang pertama yaitu ibu hamil, anak usia dini, keluarga, lansia, dan disabilitas.

Sedangkan komponen lainnya yaitu bantuan pendidikan keluarga PKH bagi anak sekolah tingkat SD hingga SMA
sementara itu, ada dua syarat penerima Bansos PKH, yaitu penerima terdaftar di DTKS dan memenuhi komponen persyaratan sebagai peserta PKH.berikut rincian BLT PKH berdasarkan 2 komponen tersebut.

a. Komponen kesehatan

BACA JUGA  Punya Gaji Besar Bukan Halangan Buat Daftar Kartu Prakerja 3.5 Juta, Buruan Daftar !

-Ibu hamil/nifas, berhak mendapat bantuan 3 juta pertahun

-Anak usia dini, berhak mendapatkan bantuan Rp 3 juta pertahun

b. Komponen pendidikan

– Anak berumur 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar
– Anak SD berhak mendapat bantuan Rp900.000 per tahun
– Anak SMP berhak mendapat bantuan Rp1.500.000 per tahun
– Anak SMA berhak mendapat bantuan Rp 2000.000 pertahun

sementara itu untuk di kategori disabilitas berat dan Lanjut Usia juga berhak mendapatkan bantuan masing-masing Rp2.400.000 per tahun.

Batasan Bantuan

Adapun pemerintah membatasi bantuan PKH jika dalam satu keluarga terdapat ibu hamil pelajar lansia atau disabilitas.
Perhitungan Bansos PKH dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga dengan rincian sebagai berikut .

-Ibu hamil/nifas dibatasi maksimal kehamilan kedua di dalam keluarga PKH
-Anak usia dini sebanyak-banyaknya dua anak di dalam keluarga PKH
-Anak usia sekolah SD/sederajat sebanyak-banyaknya satu anak dalam keluarga PKH
-Anak usia sekolah SMP/sederajat sebanyak-banyaknya satu anak di dalam keluarga PKH
-Anak usia sekolah SMA/sederajat sebanyak-banyaknya satu anak di dalam keluarga PKH
-Lanjut usia dengan usia 70 tahun atau lebih dari 70 tahun sebanyak- banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH
-Penyandang disabilitas berat sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH

Apabila dalam satu keluarga mempunyai banyak anak dengan kategori yang berbeda yang di dahulukan yaitu anak usia dini.

Pendaftaran

Sementara itu masyarakat yang sudah memenuhi syarat dan kriteria penerima BLT PKH dapat mendaftarkan diri dengan tahapan berikut ini.

1. Warga keluarga miskin daftarkan diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK
2. Pendaftaran ini akan dibahas di musyawarah di tingkat desa atau kelurahan Untuk menentukan siapa yang layak masuk kedalam list D TKS berdasarkan identifikasi awal maupun usulan baru
3. Musyawarah desa atau musyawarah Kelurahan akan menghasilkan berita yang di tandatangani oleh Kades atau lurah dan perangkat desa lainnya untuk menjadi pre list akhir
4. Pre list akhir ini digunakan Kan oleh dinsos lakukan verifikasi si dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS melalui kunjungan rumah
5. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian dicatatkan di dalam aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) offline oleh operator desa/kecamatan, untuk kemudian diekspor berupa file extention SIKS
6. File kemudian dikirim ke dinas sosial untuk dilakukan impor data ke dalam aplikasi SIKS online
7. Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada bupati/wali kota
8.Bupati/wali kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri
9.Penyampaian dilakukan dengan cara mengimpor data hasil verifikasi validasi tadi ke SIKS-NG dan mengunggah surat pengesahan bupati/wali kota serta berita acara musdes/muskel
10. Data penerima PKH dapat dilihat di laman https:// dtks. kemensos.go.id/ dengan cara memasukkan NIK penerima manfaat.

BACA JUGA  Mau Dapat Bantuan Modal Usaha Rp 3,5 Juta Dari Kemensos? Ini Cara Daftar Dan Syarat Nya

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *